Jakarta - KPU akhirnya mengambil langkah tegas dengan melaporkan para peretas (hacker) yang menyerang Tabulasi Nasional Pemilu 2009. Langkah yang tepat atau malah memancing masalah yang lebih besar?

Himbauan untuk bersikap low profile yang disarankan sejumlah pihak sepertinya tak digubris KPU dengan mengambil tindakan represif ini.

"Dari sudut pandang ilmu security, itu sama sekali bukan langkah yang tepat. Harusnya, kita sedapat mungkin, dalam situasi apapun bersikap low profile," saran M. Salahuddien, Wakil Ketua Indonesia Security Incident Responses Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)

Pasalnya, dikhawatirkan Didin -- demikian sapaannya -- langkah represif KPU ini malah akan memancing serangan dedemit maya yang lain pada saat Pilpres nanti.

"Satu ditangkap akan tumbuh seribu dan setiap mereka itu punya 1001 cara, sendirian saja kita sudah repot, apalagi kalau mereka kerjasama, apalagi kalau mereka menggunakan tools yang masif, siapapun expert yang berusaha melindungi, tidak akan mampu menangkal serangan seperti itu," jelasnya

Didin lalu mencontohkan kekhawatirannya itu merujuk pada serangan membabibuta para dedemit maya ke Estonia. "Lihat saja kasus Estonia, satu negara lumpuh hanya gara-gara masalah sepele, soal patung saja. Bukan tidak mungkin, kasus KPU ini jadi pemicu," imbuhnya.

KPU pun diimbau untuk berhati-hati. Sebab, pelaksanaan pemilu kemarin masih banyak sekali ketidakpuasan dan kalau ada yang punya akses ke dunia underground itu bisa jadi sangat besar resikonya.

"Sayangnya KPU seperti tidak mau tahu risiko itu. Padahal ini dunia jaringan yang saling terkait, kalau KPU kena (hack), maka jaringan yang lain pun bisa ikut kena getahnya. Low profile dan menyiapkan sebaik mungkin upaya preventif itu jauh lebih baik, silent is golden," tukas Didin.

Meski demikian, nasi sudah menjadi bubur, dikatakan anggota TI KPU dari BPPT Husni Fahmi, KPU sudah menabuh genderang perang dengan telah mengajukan laporan penyerangan Tabulasi Nasional Pemilu ke Unit Cyber Crime Mabes Polri.

Didin pun mau tak mau saat ini harus mendukung jalan yang dipilih KPU. "Secara institusional, tentu nanti kita akan mendukung langkah KPU dan Polri, karena ini tentu saja sudah masuk ke masalah kepentingan negara," pungkasnya. ( ash / wsh )